ANGGOTA DEWAN PKS KOTA MADIUN MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM
Nursalim memaparkan, PKS beberapa hari ini telah bertemu dengan sejumlah pihak. Seperti Ibu rumah tangga, driver online, pedagang pasar, pedagang kaki lima, nelayan pesisir, pelajar dan mahasiswa, pramuniaga, karyawan.
“Aspirasi itu adalah memohon Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.” tegasnya.
Nursalim menjelaskan, PKS memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menyampaikan kehendak rakyat ini.
“Apa yang kami dengar langsung dari lidah rakyat, kami sampaikan melalui mimbar yang terhormat ini.” jelasnya.
Sebab, urai Nursalim sejatinya mimbar ini adalah mimbar rakyat. Gedung ini adalah gedung rakyat, tempat rakyat menangis dan berkeluh kesah tentang kondisi hidupnya.
“Rilis Survei LSI 4 hari lalu menyebutkan 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rilis Survei Indikator Politik Indonesia sehari lalu, menyebutkan 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan BBM bersubsidi.” beber Nursalim
Dalam hitungan hari, kata Nursalim, dampak (kenaikan BBM) yang dirasakan semakin terasa. Sehingga ketidak setujuan warga dengan kebijakan ini semakin naik angkanya.
“anggota Dewan dari PKS tidak mungkin berseberangan dengan kehendak rakyat. Karena itu kami sampaikan dalam Sidang yang mulia ini, bahwa anggota PKS DPRD Kota Madiun Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubidi, dan Meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan tersebut.” Pungkasnya